Surat Keputusan Bersama Lima Menteri

Sebuah keputusan bersama dari beberapa menteri tepatnya oleh lima menteri., yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama dengan Nomor: 05/x/pb/2011,spb/03/m.pan-rb/10/2011,48 tahun 2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pada SKB ini memunculkan penekankan tugas guru yang wajib memiliki jumlah jam mengajar selama 24 jam/minggu.Khusus untuk jenjang sekolah dasar, memiliki acuan senagai berikut:

Perhitungan Kebutuhan Guru
1. Kebutuhan Guru Kelas Sekolah Dasar
a. Penghitungan
1) Setiap rombel 20-32 siswa
2) Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.
3) Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
4) Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
5) Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
6) Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.
b. Formula Penghitungan kebutuhan guru SD
Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas:
KGK = ΣK x 1 Guru

Solusi untuk kelebihan dan kekurangan berdasarkan SKB ini adalah Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru
Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.
1. Guru Kelas
a. Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
1) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
2) pengangkatan/rekruitmen guru baru
3) Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Kelebihan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
1) Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
2) Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3) Pensiun dini, sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku
2. Guru Mata pelajaran
Kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
a. menerima atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain dii kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS 43
b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan/rekruitmen guru baru.
Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi:
1. guru bersertifikat pendidik,
2. masa kerja tertinggi sebagai guru,
3. pangkat dan golongan tertinggi,
4. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya,
5. perolehan angka kredit tertinggi,
6. tugas tambahan, dan
7. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat). Jika tidak dilaksanakan secara penuh maka akan diberikan sanksi berupa:
Sanksi diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota apabila:
1. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (bulan Februari tahun berjalan).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (bulan Juni tahun berjalan).
Sanksi akan diberikan kepada pemerintah provinsi apabila:
1. Pemerintah Provinsi tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di setiap kabupaten/kota yang menjadi wilayahnya.
2. Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Pendidikan dan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS 65
Kebudayaan melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Maret tahun berjalan).
3. Pemerintah Provinsi tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di setiap kabupaten/kota yang menjadi wilayahnya.
4. Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS oleh Provinsi kepada kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Juli tahun berjalan).
B. Jenis Sanksi
Sanksi yang diberikan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerahnya terdiri dari dua jenis, yaitu:
1) Penghentian sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Pemberian rekomendasi sanksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan kementerian masing-masing.
Jenis sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam table berikut:
1Pemerintah provinsi/kabupaten/kota terlambat melaporkan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota terlambat melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, maka akan dilakukan penghentian sebagian bantuan finansial fungsi kependidikan
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS,maka akan dilakukan Penghentian seluruh bantuan finansial fungsi kependidikan

3. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melakukan rencana pemenuhan kebutuhan guru PNS sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan guru, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melaksanakan penataan dan pemerataan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menunda pemberian formasi guru PNS serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk menunda penyaluran dana.

Uniknya pada sekolah dasar hanya ada tiga jenis guru yang ada, yaitu guru kelas (PGSD), guru agama dan guru penjaskes. Padahal dengan sistem sekarang ini, pada KTSP untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 menggunakan sistem pembelajaran guru kelas. Namun ,berbeda dengan kelas IV sampai dengan kelas VI yang menganut sistem bidang studi. Pada SKB ini seakan-akan mengabaikan sistem tersebut dan kembali kepada sistem masa lalu dengan menggeneralisasikan sistem wali kelas/ guru kelas pada sekolah dasar. Dari sudut pandang sebagai guru, kembali menjadi sistem wali kelas bukan masalah bagi guru sekolah dasar yang berpendidikan guru kelas (PGSD), tapi sekali lagi dari segi sistem penyajian pendidikan telah terjadi kemunduran. Kalau pun dapat dilakukan sistem bidang studi, maka akan terjadi sistem bidang studi yang abu-abu dan tidak konsisten dengan mata pelajarannya.

Tentu hal ini merupakan dampak domino sertifikasi, hingga Mei 2012 ini jumlah guru sertifikasi sekitar 1,1 juta guru di Indonesia dari 2,9 juta guru, namun efeknya bersifat menyeluruh kepada semua guru. Bukanlah guru jika memberikan contoh yang tidak baik dan cenderung mengeluh, namun dalam konteks ini ada kecenderungan guru selalu dijadikan objek kebijakan yang tak ada akhir. Guru sebagai ujung tombak pendidikan justru “dimainkan” oleh kebijakan-kebijakan yang sampai saat ini belum menemukan hasil “lebih positif”. Kasihan nasib guru, yang dianggap “Pahlawan tanpa tanda jasa”, namun pada kenyataannya tidak ada keberpihakan terhadap guru dalam berbagai kebijakan.

About these ads

About Rudiansyah

Seorang guru sekolah dasar yang berusaha membingkai kata dalam bahasa dan menyingkap tabir makna yang tersurat pada alam maya

Posted on 19 Juni 2012, in Opini, Pendidikan, PGRI. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 412 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: