Polemik Larangan Penjualan Atribut Sekolah dan LKS

Sebuah isu lama kembali terangkat, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 menjadi dasar yang masih kontroversial dalam pelaksanaannya. Di dalam PP No 17 tahun 2010 tersebut pada Bagian Keempat mengenai Larangan pada Pasal 181 menyatakan “Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tujuan mendasar dari peraturan ini jelas agar tidak membebani peserta didik dalam mengenyam bangku pendidikan. Namun dalam konteks pendidikan formal yang juga memiliki identitas sekolah , dan atas dasar profesionalisme pengembangan karya guru maka hal ini merupakan ganjalan terhadap pelaksanaan hal tersebut.

Dalam konteks identitas sekolah, terlebih sekolah yang juga memiliki konsep indentitas dengan seragam khusus. Sebagai contoh identitas sekolah dengan seragam sasirangan. Seragam dengan kain khas Kalimantan Selatan ini umumnya menjadi warna sebagai identitas sekolah. Konsep ini memang menjadi kekhasan sebagai bentuk pendidikan dan pelestarian terhadap kearifan budaya lokal dalam hal busana. Sebuah hal diketahui bersama bahwa kain sasirangan tidak dapat diduplikat ulang, sehingga pembuatan dalam porsi banyak hanya dapat dilakukan dalam konteks kolektif. Hal ini hanya dapat dikelola oleh sekolah melalui koperasi sekolah. Identitas minimal sebuah sekolah, lazimnya berupa lokasi sekolah dan atribut lain yang notabennya memiliki harga Rp2.500.yang melekat pada seragam siswa. Hal ini sangat penting, atribut sekolah merupakan sebuah identitas yang dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan pengawasan baik guru maupun masyarakat sekitar.  Jika sesuatu hal terjadi pada siswa maka dapat dianaslisis berdasarkan lokasi/ atribut sekolah yang dikenakannya, tentu hal ini sangat membantu untuk memecahkan masalah yang terkait dengan siswa yang bersangkutan dalam konteks apapun. Perlu digaris bawahi bahwa atribut ini hanya dapat dibeli di sekolah  masing-masing karena bersifat khusus dan tidak dapat dibeli di pasaran. Jika menjual atribut sekolah  bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 2010, maka hal ini justru membuat kemunduran dalam dunia pendidikan.

Dalam konteks menghambat kreativitas profesionalisme guru berupa pelarangan penjualan LKS. Dalam konteks Lakas Idaman yang merupakan karya bersama dari kelompok kerja guru masing-masing mata pelajaran dan disesuaikan pada kondisi Kota Banjarbaru seperti yang penulis bahas sebelumnya. Jika dilakukan transaksi jual beli yang diakomodasikan oleh sekolah maka dianggap bertentangan dengan PP Nomor 17 tahun 2010. Namun dalam konteks ini Dinas Pendidikan Kota Padang Sumatra Barat menggaris bawahi bahwa “Yang dibolehkan adalah LKS tersebut dibuat guru atau melalui musyawarah guru mata pelajaran terkait. Dan dalam aturannya, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa, sehingga siswa sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun terkait LKS itu,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  (17/01/2012) seperti pada berita yang dimuat pada antaranews.com Januari silam.

Semua ini sebenarnya dapat disikapi dengan pelaksanaan semua kegiatan transaksi jual beli hanya dilakukan oleh koperasi sekolah yang memiliki akunting yang jelas dan transparan. Namun jika pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola Dinas Pendidikan maka justru sama saja bahwa PP ini hanya dijadikan alibi agar hanya Dinas Pendidikan yang dilegalkan dalam melaksanakan transaksi jual beli atribut sekolah dan mengekang sekolah dalam bertindak kewirausahaan, padahal secara hirarki Dinas Pendidikan juga merupakan stakeholder dalam dunia pendidikan sebagai perwakilan pemerintah seperti halnya sekolah. Semoga dapat dicarikan jalan yang terbaik dan bukan justru terjadinya kemunduran di bidang pendidikan.

About these ads

About Rudiansyah

Seorang guru sekolah dasar yang berusaha membingkai kata dalam bahasa dan menyingkap tabir makna yang tersurat pada alam maya

Posted on 4 Juli 2012, in Berita, Opini, Pendidikan. Bookmark the permalink. 3 Komentar.

  1. Di SDN CIANGSANA 04 kec.gunung putri BOGOR,menjual LKS kepada siswanya sebesar Rp 80.000,- mohon perhatiannya!bagaimana bisa terjadi…???

    • Rp80.000 untuk berapa jenis/ berap mata pelajaran, bu? Jika hal tersebut memberatkan ibu, maka ibu berhak untuk tidak membeli/ menolak pembelian LKS tersebut. Semoga jawaban ini dapat memuaskan ibu, terima kasih atas kunjungannya di blog MKDB, :-)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 405 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: