DKGI dan LKBH PGRI Kota Banjarbaru

Logo PGRI

Logo PGRI

BANJARBARU- Buah dari MoU antara POLRI dengan PGRI akhirnya arusnya sampai ke Kota Banjarbaru. MoU tersebut memang sudah reltif diterbitkan cukup lama. Sosialisasi terus digalakkan demi menghargai dan melindungi martabat guru. Di bawah komando Dr. Sulistyo, M.Pd, Pengurus Besar PGRI Jakarta tampaknya membawa angin segar dan perubahan ke arah yang positif. Dengan melakukan berbagai terobosan termasuk MoU dengan POLRI.

Selaku pengurus Cabang PGRI Banjarbaru Utara, penulis mendapatkan surat pemberitahuan yang juga dikirim ke Kepala Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru, Kepala Kehakiman Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kepala Kementerian Agama Kota Banjarbaru, Pengurus Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru, Pengurus K3SLTA/MA Kota Banjarbaru, Pengurus K3SLTP/MTs Kota Banjarbaru, K3SD/MI Kota Banjarbaru, K3TK/PAUD Kota Banjarbaru, yang menginformasikan tentang sosialisasi MoU  antara PGRI dan POLRI dalam penanganan terhadap  perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Secara umum, hal ini telah disosialisasikan  pada tanggal 14 Februari 2013 oleh Pengurus Besar PGRI dan Kapolri kepada Kapolda, Kapolres, Pengurus PGRI, Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dan LKBH Guru Indonesia se-Kalimantan Selatan di Wisma Guru Banjarmasin  Provinsi Kalimantan Selatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, PGRI Kota Banjarbaru bergerak pro aktif menyambut dan mengkondisikan keadaan pada tingkat pengurus daerah kota. Untuk itu, Kota Banjarbaru telah memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI yang dilegalisasikan oleh Pengurus Besar PGRI. Pada LKBH PGRI Kota Banjarbaru ini yang bertindak sebagai Ketua Harian adalah Bapak H.Fathul Achmadi,S.H beberapa anggota lainnya.

Selain memiliki LKBH PGRI Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru juga memiliki Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Surat Keputusan pengurus DKGI Kota Banjarbaru pun mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh Pengurus Besar PGRI yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Besar PGRI Bapak Dr.Sulistyo, M.Pd. Pada surat keputusan tersebut yang menjabat sebagai Ketua DKGI Kota Banjarbaru adalah Bapak Drs.H.Ogi Fajar Nuzuli, M.Pd, M.AP yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Banjarbaru saat ini.

Semoga dengan dilegalisasikan LKBH dan DKGI Kota Banjarbaru dapat melindungi hak dan martabat guru jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Pada Pedoman Kerja antara POLRI dan PGRI Nomor: B/53/XII/2012 dan Nomor:1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penanganan Perkara dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2012 menyatakan bahwa penangan kasus yang melibatkan guru di dalam menjalankan tugasnya terlebih dahulu “diukur” secara selektif oleh DKGI sebagai bentuk penilaian yang mengarah kepada tindakan kriminal atau tindakan yang menyalahi prosedur profesi saja. Dengan dikeluarkannya pedoman kerja ini, semoga dapat melindungi guru di dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik tunas-tunas bangsa secara penuh.

Silakan unduh SK DKGI Kota Banjarbaru, unduh SK LKBH PGRI Kota Banjarbaru dan unduh Pedoman Kerja antara POLRI dan PGRI.

Tulisan lainnya:

About these ads

About Rudiansyah

Seorang guru sekolah dasar yang berusaha membingkai kata dalam bahasa dan menyingkap tabir makna yang tersurat pada alam maya

Posted on 12 Maret 2013, in Berita, Pendidikan, PGRI and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 421 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: